Suaraheadline.con Jakarta – Pedagang Kaki Lima (PKL) di banyak kota seringkali menimbulkan masalah seperti munculnya kawasan kumuh, kemacetan lalulintas, mengganggu keberadaan pedagang pasar tradisional. Namun keberadaannya tidak bisa dengan serta merta diabaikan begitu saja. Keberadaan PKL sebagai konsekwensi dari terbatasnya penyediaan lapangan pekerjaan sektor formal. Di lain pihak, jumlah tenaga kerja tumbuh lebih pesat dari waktu ke waktu terutama yang datangnya dari daerah pedesaan yang dikenal dengan urbanisasi.
Mentri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, mengatakan pemerintah saat ini turun kebawah melihat bagaimana Pedagang Kaki Lima harus punya tempat dalam menanggulangi ekonomi rakyat.
“Pedagang Usaha Kecil itu harus diberikan tempat yang layak. Saya sangat bersyukur kini banyak pasar moder yang memberikan tempat bagi para pedagang kecil dan ini harus free karena merek tidak bisa membayar, ” kata Enggar di Museum Nasional, Jakarta, Rabu, (4/10/2017).
Keberadaan PKL dan permasalahannya belum dapat diatasi pada dewasa ini dalam arti mengurangi atau menghambat pertambahannya, sehingga yang bisa dilakukan adalah menata dan memberdayakan mereka.
Melihat kondisi seperti ini Asosiasi Pedagang Kaki Lima juga terus berupaya agar pemerintah betul-betul serius dalam menyikapi pedagang kecil khususnya Pedagang Kaki Lima.
sementara itu di tempat yang sama ketua Asosiasi PKL Indonesia, dr.Ali Mahsun mengatakan PKL sebagai lapangan pekerjaan informal di suatu daerah adalah sektor usaha yang paling mudah dimasuki, namun juga paling mudah ditinggalkan ketika seseorang telah mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang lebih layak, baik yang masih juga di sektor informal di daerah lain, maupun di sektor formal seperti sebagai karyawan di perusahaan-perusahaan.
“kita sudah punya regulasi yang diterapkan di lapangan, tentang perpres sudah ada 5 tahun lebih, tapi belum juga ada aksinya. Satu-satunya jawaban yang kami lakukan usaha berdagang kaki lima dalam tempo secepat-cepat nya revolusi kaki lima indonesia ini semua untuk mengembalikan ekonomi rakyat, ” kata dr.Ali Mahsun.
dr Mahsun yang mewakili PKL pasalnya akan melakukan revolusi, diantaranya,” Pertama Revolusi keuangan, sejak SBY ada kredit usaha rakyat, namun sampai hari ini. Hanya satu bank yangberani mengucurkan 25 juta tanpa anggunan.
“Target kami 2018, KUR PKL harus dapat. Kedua, Revolusi perbudakan kaki lima indonesia. Ketiga, Revolusi tehnologi informasi. Jadi kami juga buat agar uasahanya bisa dijual tanpa harus susah payah” pungkas Ali Mahsun
