Suaraheadlinecom.com Jakarta – Kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terus membuat masalah. Selain tidak berhenti menyakiti umat islam dengan dengan pernyataan yang melecehkan Islam serta kebijakan yang anti Islam, Ahok juga ditengarai terlibat skandal korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.(12/4)
Berikut sederet dugaan kasus Ahok : Kasus Transjakarta Busway, Kasus UPS, Kasus tanah Sumber Waras, Pembangunan reklamasi teluk Jakarta, Penistaan Agama, Aliran dana E- KTP. Dengan sederet dugaan dan perangai yang telah dilakukan oleh Ahok, maka selayaknya aparat hukum harus segera menegakkan hukum dan menangkapnya.
Seiring dengan proses Pilkada serentak 2017 terutama Pilkada Ibukota Jakarta, hukum Indonesia seolah – olah mempunyai tugas penting yang diemban. Tugas inipun menyangkut kredibilitas supremasi hukum dan pembuktian keadilan yang menjadi tujuannya.
Pelaksanaan dan supremasi hukum yang mempunyai independensi dalam mencapai keadilan, dan tidak boleh terpengaruh atau dipengaruhi oleh negara maupun pihak politik paling kuat sekalipun. Hukum harus membuktikan bahwa warga negara adalah sama dimata hukum dan pembuktian siapa yang benar dan siapa yang salah harus berdasarkan keadilan, bukan karena kemampuan pihak yang kuat atau keberpihakan kepada sebuah kekuatan. Karena kekuatan yang harus ada adalah kekuatan untuk mencapai keadilan.
Ini juga menjadi ajang pembuktian bagi pemerintah pimpinan Jokowi dibidang hukum yang selama ini mulai memberikan rasa percaya bagi rakyat untuk keadilan.
“Kepemimpinan Ahok sebenarnya standar saja, keberhasilan Ahok hanya karena dia beruntung meneruskan masa bhakti Jokowi yang menjadi Presiden RI. Tidak banyak hasil dan karya Ahok yang bisa dibanggakan karena memang tugas dan kewajiban seorang Gubernur untuk berlaku tegas jujur dan wibawa”, ujar Ucok, selaku jubir gerbong aktivis 98.
“Apakah Ahok memiliki ketiga hal tersebut ? tak satupun dari tiga hal diatas yang dimiliki oleh Ahok ini. Pertanyaannya lalu siapa yang memiliki tiga hal tersebut. Ketiga sifat tersebut hanya ada pada diri Haji Djarot Saiful Hidayat, mantan Walikota Blitar ini memiliki tatacara yang santun dan berwibawa, dan beliau juga lahir dan dibesarkan di keluarga islam. DKI Jakarta akan sangat cocok dipimpin oleh sosok seperti ini sesuai dengan Jargon Jakarta yakni Jakarta Teguh Beriman”, tegas Ucok.
Ucok menambahkan ” pengalaman demokrasi yang terjadi di Indonesia ini akan mendewasakan dalam demokrasi. Bahwa seseorang yang memimpin Jakarta nanti adalah seseorang dimata warganya mempunyai sifat tegas, jujur, berwibawa, integritas dan rekam jejak untuk memimpin Jakarta. Kami yang tergabung dalam gerbong aktivis 98 mendukung Haji Djarot Saiful Hidayat menjadi Gubernur DKI Jakarta 2017 -2021 untuk wujudkan Jakarta Teguh Beriman “, pungkas Ucok.(Budi)