Suara Headline – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memperkuat budaya literasi melalui enam langkah strategis yang melibatkan kolaborasi lintas sektor, komunitas, hingga perpustakaan daerah.
Hal tersebut disampaikan Bima Arya saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2026 bertema “Mengukuhkan Sinergi Program Perpustakaan dan Literasi” yang diselenggarakan secara hibrida pada Selasa (12/5/2026).
Menurutnya, peningkatan literasi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk pegiat literasi, komunitas, dan perpustakaan di daerah.
“Dalam konteks meningkatkan literasi, kepala daerah harus mengambil kebijakan yang benar-benar fokus memperbaiki indeks literasi masyarakat,” ujar Bima Arya.
Ia menjelaskan, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah penguatan kebijakan dan regulasi daerah yang berpihak pada pengembangan budaya baca dan ekosistem literasi masyarakat.
Langkah kedua yakni melakukan transformasi perpustakaan daerah menjadi ruang publik yang nyaman, modern, dan menarik bagi generasi muda. Menurutnya, perpustakaan saat ini tidak lagi cukup hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi harus berkembang menjadi pusat belajar, ruang diskusi, dan tempat kreativitas masyarakat.
Bima Arya mencontohkan keberhasilan transformasi perpustakaan di Bogor yang mampu meningkatkan jumlah pengunjung secara signifikan.
“Dulu perpustakaan hanya dikunjungi belasan orang. Sekarang setelah ditransformasi dan dibuat nyaman, pengunjungnya bisa mencapai 700 hingga 800 orang per hari,” katanya.
Langkah ketiga yang ditekankan adalah penguatan literasi digital agar masyarakat mampu menghadapi perkembangan teknologi dan arus informasi secara bijak.
Sementara itu, langkah keempat adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia perpustakaan, khususnya pustakawan. Menurutnya, pustakawan harus memiliki kemampuan membangun jejaring dan melakukan aktivasi literasi secara menyeluruh.
“Peningkatan kapasitas bukan sekadar menambah koleksi atau merek buku, tetapi juga kemampuan membangun jejaring dan melakukan aktivasi literasi secara menyeluruh,” ujarnya.
Adapun langkah kelima ialah memperkuat literasi berbasis desa dan komunitas. Ia menilai komunitas memiliki semangat dan kepedulian tinggi dalam menggerakkan budaya baca di tengah masyarakat.
Sedangkan langkah keenam adalah memperkuat kolaborasi dan sinergi lintas sektor agar gerakan literasi dapat berjalan secara berkelanjutan dan berdampak luas.
“Kita harus masuk ke bawah bersinergi dengan perpustakaan ini di tingkat lokal, kantong komunitas, ini harus kita dorong,” lanjutnya.
Bima Arya juga menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri siap bersinergi dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk memberikan penghargaan kepada pejuang literasi di daerah yang berhasil meningkatkan indeks literasi masyarakat secara signifikan dalam satu tahun.
“Kami ingin melihat bagaimana indeks pembangunan literasi masyarakat dan tingkat kegemaran membaca menjadi atensi yang serius dari seluruh pemerintah daerah, yang berkolaborasi dengan semua komunitas penggiat literasi yang ada,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, E. Aminudin Aziz, menilai rendahnya tingkat kecakapan literasi tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga saja.
Menurutnya, sinergi antarpemangku kepentingan selama ini masih belum berjalan optimal, baik antara pemerintah pusat dan daerah, organisasi profesi, perguruan tinggi, komunitas literasi, maupun sektor swasta.
“Belum muncul kemitraan atau kolaborasi yang utuh dan erat antar pemangku kepentingan yang menggarap masalah literasi ini. Berkolaborasi secara berdampak,” katanya.
Ia menambahkan, perubahan teknologi dan harapan masyarakat menuntut adanya transformasi pendekatan dalam program literasi.
“Hal ini menuntut kita untuk secara lebih aktif memikirkan program-program baru, sehingga program yang dikembangkan dapat memenuhi harapan dan tantangan serta perubahan saat ini,” tuturnya.
Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2026 juga menghadirkan sejumlah narasumber lainnya, di antaranya Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali yang membahas arah kebijakan perpustakaan dan literasi dalam RPJMN 2025–2029.
Selain itu, Ketua Tim Kerja Penyusunan Anggaran Bidang Pendidikan, Riset dan Inovasi Kementerian Keuangan Muhammad Nafi memaparkan materi terkait efisiensi anggaran dan optimalisasi kualitas belanja program perpustakaan dan literasi.
Sementara itu, Sekretaris Utama Perpusnas Joko Santoso yang diwakili Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpusnas Edi Wiyono menjelaskan strategi keberlanjutan intervensi Perpusnas untuk penguatan perpustakaan dan literasi di daerah.
