SuaraHeadline.com Jakarta – Pedagogi kritis harus ditanamkan sedini mungkin sejak TK, SD, SMP, juga di pesantren. Ini adalah pendidikan yang menghormati keberagaman dan hak asasi manusia (HAM). Tinggal metode pengajarannya saja yang harus disesuaikan.
Hal itu ditegaskan Denny JA, Ketua Umum Perkumpulan Penulis Indonesia, SATUPENA, dalam Webinar Obrolan Hati Pena #31 di Jakarta, Kamis malam (24/3). Diskusi yang diselenggarakan SATUPENA itu membahas pemikiran filsuf pendidikan asal Brasil, Paulo Freire.
Dalam webinar yang dipandu oleh Anick HT dan Elza Peldi Taher itu, Denny menguraikan konteks Indonesia dan fakta-fakta, mengapa usulannya itu perlu diterapkan. Pertama, adanya radikalisme di kampus-kampus. Pada 2019, Setara Institute menemukan ada 10 kampus yang terpapar radikalisme.
Kedua, terjadinya sejumlah kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren, di berbagai wilayah di Indonesia. “Guru mengaji justru melakukan kekerasan seksual pada santri perempuan, bahkan ada yang di bawah umur,” ujar Denny.
Ketiga, ada penelitian dari UNESCO Wilayah Asia-Pasifik, yang menyimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia kurang mengakomodasi HAM peserta didik.
Denny mengatakan, ia setuju dengan pendapat Paulo Freire bahwa pendidikan bukanlah proses monolog, tetapi dialog. Murid di sini sebagai subjek yang aktif, dengan metode praksis.
“Pendidikan bukan cuma ada di dalam kelas. Karena yang ada di dalam kelas mungkin berjarak dengan yang ada dalam realitas sosial,” tegas Denny.