Fikri Faqih Tagih Janji Pemerintah Rampungkan Pengangkatan Honorer

SuaraHeadline.com Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menagih janji pemerintah menyelesaikan masalah pengangkatan tenaga honorer, terutama guru dan tenaga kependidikan.

“Puluhan ribu honorer yang sudah lolos seleksi PPPK tahun lalu, masih menunggu SK Pengangkatan. Ratusan ribu sisanya juga harus diselesaikan,” kata dia dari Semarang, Sabtu (16/5).

Fikri melanjutkan, sejak pengumuman kelulusan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) februari tahun lalu, sampai sekarang guru honorer Kategori 2 (K2) yang lolos seleksi, belum juga turun SK.

“Padahal diantara mereka sudah memasuki masa pensiun, bahkan ada yang sudah meninggal sebelum SK turun. Ini tentu menjadi keresahan para tenaga honorer yang sudah mendapatkan harapan ada perbaikan status,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Persoalan tenaga honorer ini kembali terungkap pada satu kesempatan diskusi publik bersama Pengurus PGRI Jawa Tengah secara virtual. Menurut Fikri, Komisi X DPR RI akan terus mengawal agar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang masih berstatus tenaga honorer mendapatkan hak layak status, layak upah, dan layak jaminan sosial. Ini merupakan langkah tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI bersama PHK21 dan Komnas PGHRI pada 28 Januari 2020 lalu di DPR.

Dalam pertemuan itu salah satu aspirasi yang disampaikan adalah perlunya membuat regulasi terkait tenaga honorer K2 dan non kategori berdasarkan Dapodik Kemendikbud agar ada pengakuan dan pengangakatan status tenaga pendidik dan tenaga kependidikan honorer menjadi PNS dan PPPK.

Terlebih di masa pandemi seperti ini, menurut Fikri tenaga honorer menjadi salah satu profesi yang sangat terdampak. Belum lagi mereka dituntut melaksanakan pembelajaran daring di masa covid-19 ini.

“Meski pelaksanaan daring tanpa juknis dan persiapan memadai, sekitar 50 juta peserta didik, 3 juta guru, melaksanakan pembelajaran daring dengan segala keterbatasan yang ada,” ungkapnya.

Fikri menambahkan pembelajaran daring faktanya sangat menyulitkan. “Dari 514 kota dan Kabupaten, baru 178 yang dapat akses pembelajaran daring, sisanya belum dapat akses,” ungkapnya. Ia menambahkan, upaya Kemendikbud menggandeng TVRI pun juga tidak signifikan, karena di beberapa daerah juga tidak ada transmitter. Belum lagi ada yang tidak punya smartphone, sehingga mereka tidak bisa apa-apa.

Selain permasalahan seputar tenaga honorer, kekosongan jumlah guru dan pemotongan postur anggaran pendidikan dari APBN dalam Perpres No 54 tahun 2020 dan SE Menkeu S-302/MK.02/2020 menjadi sorotan. Menanggapi permasalahan itu, Ketua PKS wilayah Jawa Tengah ini sudah menyampaikan sikap tegas Komisi X DPR RI menolak adanya pemotongan pos anggaran pendidikan. “Pos anggaran yang dipotong mestinya pembangunan. Libur membangun fisik, tidak apa-apa. Tetapi membangun manusia tidak boleh berhenti,” katanya.

Sementara itu Ketua Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah Dr. Muhdi, SH, M. Hum mengatakan masalah Covid-19 jangan sampai melupakan tugas mendidik. Peningkatan kualitas pendidikan harus terus diupayakan, kompetensi guru juga harus terus ditingkatkan. Ia juga menyayangkan langkah pemerintah yang memotong dana BOS dan BOP PAUD, padahal itu sangat vital “Ini menunjukkan bahwa pendidikan sebagai salah satu sektor yang sangat terdampak, tetapi intervensi secara anggaran belum nampak,” katanya.

Posted by admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *