SuaraHeadline.com Jakarta – Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) pada Kamis (31/1/2019) kemarin melangsungkan rapat pleno yang diikuti oleh seluruh anggota yang berjumlah 198 travel haji dan umrah.
Sejumlah agenda penting mulai dari kepengurusan visa dalam hal ini provider dan juga rekam biometrik, serta koperasi yang dianggap perlu diselesaikan lebih lanjut dibahas dalam rapat yang digelar di Muamalat Tower, Jakarta.
Syam Resfiadi, Ketua Umum Sapuhi menyampaikan, terkait provider visa, anggota harus memilih apakah tetap di Sapuhi atau berpindah ke asosiasi lain. Karena dari pihak Kedutaan Besar Saudi Arabia (KBSA) yang belum bisa menerima provider visa dari Sapuhi sebagi asosiasi.
“Alhamdulillah untuk provider visa Minggu ini pihak kedutaan Arab Saudi dalam hal ini pak konsul sangat berbaik hati memberikan kesempatan bagi anggota Sapuhi yang sudah jadi provider visa itu boleh mengajukan visanya langsung ke KBSA tanpa membawa nama asosiasi,” ujarnya disela rapat.
Agenda penting lainnya dalam rapat pleno Sapuhi adalah laporan pertanggungjawaban pengurus yang telah dijalani sepanjang tahun 2018.
Dalam rapat pleno tersebut, dijelaskan pula terkait program peningkatan kualitas anggota Sapuhi bakal membekali pelatihan tour leader dan tour guide yang rencananya akan dilakukan di awal Februari ini.
“Sesuai peraturan Menteri Agama Nomor 8 tahun 2018 yang dikeluarkan Juni lalu, agar Sapuhi sebagai wadah asosiasi umrah dan haji, dapat menjalankan program latihan dan memberikan pengetahuan tentang Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Sipatuh), latihan menjadi tour leader, tour guide kepada anggotanya,” ujarnya.
Kemudian, mengenai koperasi, Syam mengakui ada yang terhambat soal Peraturan Kemenkop, dimana apabila ada pergantian pengurus harus tertuang dalam sebuah memori atau keterangan bahwa pengurus sebelumnya menyerahkan segala sesuatu redaksional kepada pengurus baru.
Menyoal rekam biometrik sebagai syarat pengajuan visa umrah, Syam menerangkan pihaknya secara teknis di lapangan telah berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi para jamaah.
“Dengan pihak VFS Tasheel biometrik, kami tetap mendukung karena itu satu keputusan negara lain yang tidak bisa diintervensi. Kita hanya bisa mengatur bagaimana teknis di lapangan secara baik agar para tamu Allah yang akan melaksanakan umrah dan haji menggunakan biometrik di Indonesia dengan mudah kita berikan layanan,” ucapnya.
