Suaraheadline Jakarta – Kementerian PPN/Bappenas dan Pulse Lab Jakarta. bekerjasama dengan Knowledge Sector Inisiative menyeienggarakan konferensi Internasional tentang” Ravoiusl Data untuk Perumus Kebijakan di Jakarta pada 21-22 Februari 207. Lebih dari 300 peneliti perumus kebijakan, aktivis dan anaiis data, perwakiian Pemerintah Indonesia, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan iembaga-iembaaa Swadaya mlsvarakat menghadiri konferensi yang mengusung tema ‘Mendorong Kebijakan Berbasis Data: Kebutuhan Pemerintah indonesia untuk AnalisisData yang lebih maju di indonesia” tersebut. Konferensi ini bertuiuan untuk membahas pelUInB dan tantangan daiam pcmantaatan sumber data baru bagi para perumus kebijakan. serta menguji coba soiusi-solusl inovasi data yang kuat dari sisi teknoiogi dan tepat guna untuk perumusan kebijajan yang berbasis data/bukti.
Mcnteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa Pemerintah indonesia mendukung penuhkonferensi ini karena pentingnya revoiusi data daiam perumusan kebilakan yang Iebih baik bagi masyuakat Indonesia,
‘Kemampuan para perumus kebijakan untuk memanfaatkan berbagai sumber data, termasuk jejak data digitai dapat membantu pemerintah untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Data yang berkuaiitas tinggi akan membuat penyediaan informasi yang benar kepada perumus kebiiakan untuk merancang, memantau dan mengevaiuasi kebijakan,” tegasnya. Menten’ Bambang berharap konferensi ini dapat menghasiikan keiuaran yang mampu membekaii para perumus kebijakan untuk memanfaatkan revoiusi data di Indonesia daiam pensembansan kebliakan dan program vans bisa memenuhi kebatuhan pembangunan inkiusif di indonesia dan di sekitarnya.
indonesia, rumah bagi jutaan pengguna teknologi digital, adalah saiah satu sumber data digital terkaya di dunia. Biasa dikenai sebagai big data karena kuantitas, ragam dan kecepatan dalam pengumpulan datanya, big data membuka peluang-peiuang bani yang tidal: terbatas untuk para perumus kebijakan: dari pelibatan masyarakat daiam pengumpuian dan anaiisis data, hingga memperoieh berbagai wawasan baru tentang dunia yang kompieks dan berkembang. Daiam laporannya pada 2014 yang bertajuk “A World that Counts: Mobilising the Data Revolution for Sustainable Development”, Keiompok Penasihat Ahii independen (the Independent Expert Advisory Group/iEAG) yang dibentuk Sekretaris Jendral P88 menyoroti beberapa tantangan dalam penggunaan big data untuk memberikan gambaran yang iebih baik mengenai dum‘a yang kite tempati. Konferensi lni diseienggarakan sebagai Jawaban atas rekomendasi iaporan iEAG untuk herbagi teknoiogi dan inovasi untuk kebaikan bersama.
Berdasarkan iaporan tersebut, teknoiogi~teknoiogi baru yang muncul mempercepat peningkatan voiume dan jenis data yang tersedia, dan karenanya membuka peiuang-peluang yang tidak terbatas untuk menginforrnasikan dan mentransformasi masyarakat serta meiestarikan iingkungan. ini adaiah revolusi data di mana pemerintah, perusahaan, peneiiti, dan masyarakat bereksperimen, berinovasi dan beradaptasi dalam era data baru yang iebih besar, iebih cepat dan iebih rind dan’ sebeiumnya. Direktur UN Giobai Pulse Robert Kirkpatrick menekankan pentingnya penggunaan teknoiogi anaiisis data mutakhir untuk pembuatan kebijakan. ”Big data dapat mengubah sudut pandang pembuat kebijakan daiam meiihat suatu masaiah dan meniadi masukan untuk keputusan strategis. Mengukur dan mencapai kemajuan menujuAgenda Pembangunan Berkeianjutan tahun 2030, di dunia yang saat ini terhubung secara digitai, akan bergantung dari kemampuan kita dalam meiihat sumber-sumber baru dari data real time dan teknoiogi-teknoiogi inovatif untuk memberikan informasi daiam perumusan kebijakan,” ujar Kirkpatrick.
Hai ini jugs diikuti dengan upaya-upaya pemanfaatan kumpulan data yang sudah ada, termasuk yang dimiiiki oieh pemerintah untuk menghasiikan wawasan yang Iebih kaya. “Pengumpuian data secara tradisionai membutuhkan waktu
yang lama. Survei memakan banyak biaya dan diskusl kelompok tidak cukup untuk menangkap keberagaman di Indonesia,” kata Kepala Perwakiian P88 di Indonesia Douglas Broderick. Ia mengungkapkan bahwa saat‘mi kita membutuhkan informasi yang beragam, terintegrasi, tepat waktu dan dapat dipercaya. Data ini dapat melengkapi sumber-sumber data tradisional untuk perumusan kebijakan yang lebih baik.
Konferensi ini menampilkan plenary session bersama perwakilan senior dari kalangan pemerintah, PBB, sektor swasta dan publik dengan mengusung tujuh tema, yakni ulasan sektor data dan pengetahuan Indonesia, merekam denyut digital penerapan analisis data real time untuk pengambilan keputusan, inovasi data dari sudut pandang pemangku kebijakan, penyelarasan dan pemakaian data bersama, membangun kemitraan data, dan mereka ulang keterlibatan warga dan memaknai data. Pembahasan tema-tema ini disertai dengan beberapa contoh interaktif pengumpulan data warga, visualisasi data, anah’sis big data dan sesi inovasi data yang difasilitasi oleh para ahli data. Petrarca Karetji, Team Leader dari Knowledge Sector Initiative, menekankan pentingnya mengaitkan pendekatan inovasi data dengan kebutuhan rm para pembuat kebijakan. “Kita perlu memahami terlebih dahulu faktor-faktor yang mendorong permintaan pembuat kebijakan akan analisis data sehingga kita dapat menghasilkan solusi yang bukan hanya kuat secara teknis namun bisa diimpiementasikan,” ungkapnya.
lnformasi lebih lanjut terkait Konferensi Internasional tentang Revolusi Data untuk Perumus Kebijakan dapat diakses di : http://drfpconference.org. Dalam menjalankan kegiatannya, Pulse Lab Jakarta mendapatkan dukungan dari pemerintah Australia. (bud)
