SuaraHeadline.com Jakarta – Indonesia Housing Forum 2023 yang di gelar oleh Habibat Humanity ini dalam rangka memperingati Hari Perumahan Nasional Indonesia, yang di dukung juga oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Pupr) dengan tema membangun rumah inklusif berkelanjutan dan terjangkau untuk semuanya” Rabu (30/08/2023), bertempat di Aula FKUI Salemba Jakarta.
Disela-sela acara Diskusi Habitat Humanity, saat diwawancarai Awak Media Online Muhamad Kuswandi, ST., SH., MM. sebagai Ketua Umum Dewan Pertukangan Nasional (PERKASA) menjelaskan bahwa ; “Harapan saya jangan hanya MBR, karena MBR ini sebenarnya masih tidak dijangkau oleh masyarakat miskin dan MBR itu lebih tepat kepada yang berpenghasilan rendah seperti yang penghasilannya 6 juta kalau masyarakat miskin lebih rendah dari itu.
Dulu penghasilannya paling 3 juta sekarang malah dinaikkan menjadi 6 juta sehingga kepemilikan MBR/Rumah Subsidi itu bukan dimiliki oleh masyarakat miskin tetapi masyarakat berpenghasilan rendah. Harapan saya kepada PLT Gubernur DKI Jakarta saat ini dan Kementerian PUPR maupun dengan Gubernur yang lainnya untuk mendukung penyiapan perumahan untuk masyarakat miskin dan itu yang harus kita carikan solusi bersama-sama.
Apapun keputusan pemerintah tentu kita selalu mendukung termasuk terkait hal pemindahan Ibukota ke IKN. Tapi kami sangat menyayangkan anggaran yang sedemikian besar itu lari semua ke penyiapan infrastruktur Pemerintahan tetapi tidak diimbangi dengan penyiapan lahan perumahan untuk masyarakat miskin. Itu yang ingin kita sampaikan kepada para wartawan, ini kesempatan yang baik dengan adanya forum ini agar sampai kepada Bapak Presiden Jokowi, termasuk Menteri Kabinet dan Para Anggota DPR dalam menentukan anggaran IKN tersebut agar juga memperhatikan alokasi-alokasi untuk masyarakat berpenghasilan miskin karena fokus aggaran APBN nya lebih banyak ke pembangunan IKN tetapi perumahan untuk rakyat kecil menjadi berkurang.
Sebenarnya Pemerintah sudah memberikan subsidi dalam arti tidak berbunga karena ini uang pemerintah yang dititipkan ke Bank. Tetapi yang kami amati bahwa pengembang ini mengambil keuntungan sangat tinggi sekali hingga MBR ini lebih banyak di bangun di pelosok-pelosok yang kami amati ada di Karawang itu pelosok sekali bahkan mobil saja susah masuk, dilokasinya memang bagus tapi akses masuknya susah. Jadi tanah-tanah itu sebenarnya sangat murah sekali, dengan tanah mungkin 100 ribu / meter persegi kalau dikali 60 palingan 6 juta dan kalo rumahnya itu 30 meter persegi ya 3 meter persegi kalau dikali 1,5 juta itu hanya 4,5 juta. (Artinya kalau pengembang ini menjual dengan harga 160 juta. Itu keuntungannya sudah 50%). Ini seharusnya, rumah untuk rakyat miskin kita jual dengan 75 juta saja itu masyarakat miskin pasti mampu dengan penghasilan 3 juta tetapi ini dijual 160 juta itu yang untung pengembannya bukan masyarakatnya. Ini perlu supaya tersampaikan kepada wartawan yang mudah-mudahan bisa didengar pesan-pesannya kepada Kementerian PUPR.
Masyarakat miskin bukan MBR lagi akan diberikan perumahan tadi dan Developer tidak usah mengambil keuntungan yang terlalu tinggi karena sekarang ini MBR diharga 150 juta keatas, tolonglah paling tidak 100 juta karena kalau 100 juta kami yakin seharusnya hitungan kami dengan harga 100 juta itu cukup, developer dan kontraktor untung serta masyarakat mendapatkan rumah yang layak.
Kami ini Asosiasi Tukang Bangunan, juga anggota kami khusus profesi Tukang Bangunan dimana yang kami jalankan adalah meningkatkan kesejahteraan tukang bangunan baik dari sisi penghasilan maupun kami harapkan mendapatkan rumah-rumah yang layak. Diantaranya sekarang ini kami bersyukur ada Undang-undang yang mewajibkan seluruh proyek pemerintah termasuk swasta itu mewajibkan bersertifikat.
Dengan kita jaga menggunakan tukang bangunan yang berkualitas dan bersertifikat kemudian otomatis upahnya juga tinggi maka kualitas rumah menjadi lebih baik dan tetap fokus menjalankan UU Jasa Konstruksi untuk mensertifikasi tukang-tukang agar semakin berkualitas,” tutup Kuswandi.
