Suaraheadline.com Jakarta – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berkomitmen untuk mengelola dana haji dengan transparan. Hal ini bertujuan agar terhindar dari risiko moral hazard.
Ketua Dewan Pengawas BPKH Yuslam Fauzi mengungkapkan, saat ini nilai dana haji yang dikelola oleh mitra BPS-BPIH mencapai Rp 100 triliun. “Ada (potensi) moral hazard yang besar sehingga kami mengingatkan mari bangun komitmen agar terhindar dari moral hazard,” jelas dia dalam acara BPKH di Grand Sahid, Jakarta, Rabu (28/2/2018).
Sesuai UU No.34 Tahun 2014, pengelolaan dana haji di BPKH akan dilakukan dengan prinsip syariah. “Sesuai ajaran Islam, maka gratifikasi itu jelas-jelas haram sehingga mari kita bangun BPKH agar terhindar dari hal haram,” papar dia.
Yuslam mengungkapkan, untuk meningkatkan transparansi tersebut, pihaknya juga akan bekerjasama dengan bank-bank milik negara. “Akan ada layanan syariah yang dikelola oleh bank milik negara dan ini membuktikan dukungan bank milik negara terhadap pengembangan dana haji ke depan,” ucap dia