SuaraHeadline.com Jakarta – Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian/Lemdiklat Polri Angkatan ke-80 Widya Patria Tama mengadakan seminar sekolah 2023 dengan tema “Strategi Penanganan Praktik Politik Identitas di era Post Trust pada Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024” yang diadakan di Auditorium Mutiara STIK-PTIK Jakarta pada hari Rabu, 12 April 2023 secara hybrid.
Seminar yang digelar merupakan elemen penting baik dalam pemerintah maupun masyarakat karena dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman yang lebih baik mengenai isu-isu yang terkait dengan politik identitas dalam era post truth.
Kualitas pemilu serta memperkuat tata kelola demokrasi di Indonesia dan diharapkan adalah terciptanya kestabilan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkaitan langsung dengan terjaganya iklim dari aspek masyarakat.
Seminar sekolah STIK 2023 dihadiri oleh Irjen. Pol. Dr. Niko Afinta, SIK. SH. MH (Ketua STIK Lemdiklat Polri), Komjen Pol. Drs. Fuadi Arianto (Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri), Dr. Drs. Bahtiar (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri), Burhanuddin Muhtadi (Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia), Dr. Stepi Anriani (Dosen STIN & Universitas Indonesia), Komjen Pol. Prof. Dr. Gatot Eddy Pramono (Wakapolri), Iptu Bernadus Bagas Simarmata (Mahasiswa STIK), Dr. Sharyn Graham Davies (Associate Professor in Monash University Australia), Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu RI), Hasyim Asy’Ari (Ketua KPU RI).
Irjen. Pol. Niko Afinta sebagai Kepala STIK Lemdiklat Polri mengatakan bahwa ; “Aparat Kepolisian terutama mahasiswa STIK yang sebentar lagi akan diwisuda, mendapatkan pembekalan mengenai materi yang sangat krusial dan sekaligus relevan karena berkaitan dengan tantangan jangka pendek menjelang Pemilu 2024 yang sangat dipengaruhi oleh potensi bahaya politik identitas.
Jadi semacam pembekalan akhir sebelum mahasiswa STIK ini langsung menangani secara kongkrit tantangan-tantangan menjelang 2024 khususnya berkaitan dengan politik identitas. Pertama memang dari sisi law enforcement harus tegas karena bagaimanapun politis akan memakai segala cara untuk menang.
Termasuk dengan kartu politisasi identitas dan kalau misalnya tidak ada penegakan hukum terkait dengan penggunaan politik identitas dikhawatirkan mereka tidak jera dan kemudian menimbulkan atau memotivasi pihak lain dengan cara yang sama.
