SuaraHeadline.com Jakarta – Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (DEPINAS SOKSI) berharap, pemangku kepentingan dan masyarakat bersama-sama saling menjaga kelestarian hutan, guna menjaga kelangsungan keseimbangan ekosistem.
Hal tersebut juga merespon percepatan program kawasan wisata strategis prioritas yang telah dicanangkan Pemerintah, yang sebagian besarnya memanfaatkan kawasan hutan. DEPINAS SOKSI, salah satu ormas Pendiri Partai Golkar, menggelar Diskusi Publik bertema Kelestarian Hutan dan Prospek Ekowisata di Era Revolusi Industri 4.0.
Wasekjen SOKSI sekaligus Koordinator acara, Dina Hidayana mengapresiasi buat pemangku kehutanan dan masyarakat atas terobosan yang dilakukan dalam menghadapi perubahan zaman dan dinamika sosial di sektor kehutanan. Yakni dengan bersama-sama menjaga kelestarian hutan tidak merusak hutan, dan memberikan dampak positif bagi kelangsungan dan keseimbangan hidup.
“Indonesia sebagai pemilik hutan terluas ketiga didunia harus mampu menjaga kelangsungan ekosistem, kelestarian hutan tidak boleh diabaikan mengingat fungsi strategisnya dalam kehidupan, inovasi perlu disegerakan untuk mengimbangi dinamika global yang berlangsung sangat cepat,” kata Dina di Jakarta, Jumat (13/9/2019).
Sementara itu, Ketua DPR RI yang juga merupakan Kader SOKSI Bambang Soesatyo menekankan, pentingnya hutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kekayaan Sumber Daya Alam yang terkandung di dalam hutan Indonesia merupakan resources penting dan utama dari siklus kehidupan dilihat dari perspektif ekologi, ekonomi dan sosial.
“Penting bagi kita untuk memastikan keseimbangan dari ketiga fungsi hutan tersebut. Mengabaikan fungsi ekologi untuk semata-mata dieskploitasi secara ekonomi, misalnya, akan menganggu dan merusak kelestarian hutan dalam jangka panjang, atau sebaliknya,” jelas Bamsoet sapaan akrabnya.
Menurut dia, pengusaha Hutan sudah banyak mengekspoitasi hutan dan menikmati hasil yang besar dari upaya menguras sumber daya alam, saatnya untuk ikut memikirkan secara serius terkait upaya-upaya perlindungan kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan khususnya.
“Kontribusi Pengusaha terhadap kesejahteraan masyarakat, peningkatan devisa dan perlindungan daya dukung lingkungan harus signifikan dengan eksploitasi yang telah dilakukan,” tegas Bamsoet.
Dalam forum yang sama, AA Bagus Adhi Mahendra Putra, Legislator Partai Golkar Komisi IV dari Dapil Bali yang terpilih kembali di Pemilu 2019 ini, menyampaikan pentingnya Local Wisdom dalam pengelolaan hutan. Bali dan Kemajuan wisatanya adalah satu contoh yang bisa ditiru dan dikembangkan di wilayah lain, khususnya untuk kelola ekowisata.
“Prinsip Tri Hita Karana, Menjaga hubungan baik Manusia dengan Tuhan, Manusia dengan Manusia, Manusia dengan Alam dapat diejawantahkan dalam pengelolaan hutan dan lingkungan. Penggabungan nilai-nilai tradisi dengan kearifan lokal merupakan satu pendekatan yang perlu lebih diutamakan mengingat tingkat keberhasilan yang jauh lebih optimal,” papar Bagus Adhi.
Ketua Depidar SOKSI Provinsi Bali ini juga mengungkapkan, perlunya merubah paradigma kelola hutan yang menganggap hutan dan satwa liar itu perawan yang tak boleh disentuh atau didekati manusia.
“Kita harus hentikan cara-cara yang memperkosa alam dan hutan kita. Banyak inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan, seperti membuat pembelajaran atau atraksi menarik, misalnya satwa-satwa liar atau langka, agar bisa bersahabat dengan manusia,” ungkap Bagus Adhi.
Dengan demikian tercipta lingkungan yang ramah, baik bagi hewan, tumbuhan maupun manusia, juga secara ekonomi mampu mendongkrak potensi ekowisata. Pemanfaatan teknologi pun perlu dioptimalkan, karena adaptasi Revolusi Industri 4.0 tidak terelakkan di era kekinian.
Kementerian LHK akan lebih mudah dalam pemantauan sumber daya hutan juga pemasaran wisata. jangan sampai kemajuan teknologi, bukan saja tidak termanfaatkan untuk optimalisasi hutan, tapi justru digunakan untuk mendegradasi hutan yang membahayakan generasi penerus.
Sisi lain, Prof Rizal Djalil yang pernah menjabat sebagai Ketua BPK RI tahun 2014, yang saat ini masih menjadi Anggota IV BPK RI periode 2014-2019, yang membidangi Kehutanan, menyatakan ketidaksetujuannya jika nomenklatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipisahkan kembali, karena menurutnya kombinasi yang sekarang ini sudah pas. Penggabungan dan pemisahan nomenklatur baru akan menyulitkan dalam akuntabilitas, yang menuntut ektra prudent.
Sementara Eselon 1 yang hadir mewakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Helmi Basalamah, secara umum menjelaskan program-program KemenLHK dalam pembukaan destinasi wisata baru dan pengembangan yang sudah ada.
Moderator, Dr. Transtoto Handadhari menyampaikan, pentingnya mengkaji ulang seluruh peraturan yang ada di sektor kehutanan secara komprehensif, termasuk secara khusus meninjau kembali keharusan UU atas luasan kawasan hutan 30%. Kelestarian hutan dan pengembangan ekowisata dapat dilakukan bersamaan, termasuk adaptasi teknologinya dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip hutan lestari.
Tokoh senior, Bomer Pasaribu yang turut hadir dalam diskusi menyampaikan, rasa bangga kepada kader-kader SOKSI yang tidak henti-hentinya melakukan karya-karya nyata di masyarakat, termasuk aktif merespon isu-isu yang berkembang dan memerlukan solusi, SOKSI selalu terdepan dalam memastikan tegaknya konstitusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa.
Sementara itu, Plt Ketua Umum SOKSI, Bobby Suhardiman menyampaikan, bahwa SOKSI selaku ormas Pendiri Partai Golkar tegas dan konsisten dalam Doktrin Karya Kekaryaan yang menyangkut aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Acara yang dihadiri ratusan peserta dari unsur Kader SOKSI, aktivitas lintas partai, akademisi, pengusaha, LSM, multistakeholder kehutanan dan masyarakat umum ini menghadirkan Ketua DPRRI sebagai Keynote Speaker, serta 4 (empat) Pembicara lain yang kompeten di bidangnya.
Hadir AA BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA-Anggota DPRRI Fraksi Golkar Komisi IV, PROF. RIZAL DJALIL-Ketua BPK 2014/Anggota BPK IV Periode 2014-2019 dan Dr. HELMI BASALAMAH-Kepala Penyuluh SDM KLHK dengan Moderator Dr. TRANSTOTO HANDADHARI, Dirut Perum Perhutani 2015-2017.
