SuaraHeadline.com Jakarta – Berdasarkan hasil RAKERNAS Dewan Pengurus Pusat Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia 2019, tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Kamis (29/8/2019).
Ketua Umum Drs. H. Asep Syaripudin, M. Si., dalam paparannya mengatakan, dengan ini kami menghasilkan rekomendasi kepada DPP HIPKI, Mintra Kerja, dan kepada pemerintah Kementerian terkait sebagai berikut :
Pemerintah mendukung anggaran peningkatan Pendidikan Nasional mencapai 20% namun Indonesia masih berada diurutan 50 ke atas, kalah oleh Singapur 21, Malaysia 23, dan Amerika 25, untuk itu DPP HIPKI ikut sreta untuk mengawal program pemerintah dalam peningkatan SDM Indonesia maju di bidang kursus, pelatihan, vokasi dan kartu prakerja Indonesia.
Pemerintah Indonesia telah banyak mengeluarkan anggaran untuk penyaluran dan penempatan tenaga kerja diberbagai bidang, namun masih banyak pengangguran, PHK, putus sekolah (drop out), dan tingkat kemiskinan yang masih cenderung akan terus meningkat, adalah menjadi sebuah PR besar kjta bersama.
Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia siap tampil di tengah-tengah masyarakat untuk melatih dan bekerjasama dengan mitra kerja baik swasta maupun pemerintah.
Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan program PKH, Kartu Indonesia Sehat, dan program-program lainnya yang bertujuan mensejahterakan rakyat, namun di lapangan yang terjadi masih banyak anak kekurangan gizi, stanting, dan keluarga yang belum sejahtera, sehingga dampak kecemburuan sosial meningkat.
Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia siap berjuang dan tampil di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat agar bisa hidup sehat dan membuka usaha mandiri.
Pemerintah Indonesia sudah menggelontorkan ratusan triliun untuk dana desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa, namun di lapangan masih banyak ribuan oknum perangkat desa berurusan dengan hukum karena ketidaksiapan SDM dan pelaksanaan penyaluran anggaran.
Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia siap berada di tengah-tengah desa untuk melatih para aparatur desa.
Pemerintah Indonesia sudah mengingatkan, mengadvokasi, dan melaksanakan undang-undang pelestarian lingkungan, namun di lapangan masih banyak terjadi kebakaran hutan, pembuangan limbah yang mengakibatkan kerugian masyarakat dan pencemaran sungai dan laut di beberapa tempat, yang membuat kita harus berjuang keras untuk menjawab kenyataan di lapangan, contoh kecil garam, daging, dan tusuk gigi yang masih import sementara bahan baku untuk tusuk gigi dibakar
Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia siap tampil di tengah-tengah masyarakat dan bermitra dengan para pengusaha untuk melatih masyarakat dalam rangka peningkatan budidaya pertanian, pelestarian lingkungan, dan ketahanan pangan.
Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan anggaran untuk para ultra mikro kecil dan menengah dalam rangka peningkatan para pengusaha kecil naik kelas, namun dari jumlah total UKM yang mencapai 60 juta hanya mampu menyumbang kepada negara 15% kalah dengan Singapura dan Malaysia yang jumlahnya 3 juta menyumbang 30% anggaran kepada Pemerintah.
Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia siap tampil dengan beberapa kementerian terkait, BUMN, dan para pengusaha untuk melatih agar mendapatkan sertifikasi profesi sehingga UKM dan tenaga kerja kita layak dan standar dengan keahlian yang berstandar Nasional maupun Internasional.
Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia siap bekerja sama dengan berbagai stikholder agar program pemerintah bisa dikawal dengan baik sesuai dengan cita-cita kita bersama mewujudkan SDM unggul, Indonesia Maju di bumi Pancasila.
Demikian rekomendasi DPP HIPKI hasil rakernas tanggal 29 Agustus 2019.
Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris H. Hereyansah, S.P, dan Pimpinan Sidang Pleno Drs. Wawang Suwarno, M.Si.
