Suaraheadline.com Jakarta – Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta NKRI (DPN GERCIN-NKRI) meminta kepada Presiden RI melalui Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas RI) untuk sedianya dapat melakukan sarasehan nasional, dengan mengangkat isu-isu stretegis Papua.
Hal itu untuk membangun Papua yang merdeka dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebab persoalan-persoalan Papua akhir-akhir ini begitu akut dan complex, dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI kedepan.
“Kami juga memberikan apresiasi kepada SESJEN WANTANAS RI Letjen TNI Doni Monardo yang memiliki keahalian khusus dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di daerah-daerah konflik di Indonesia terlebih khusus di Maluku dan Maluku utara,” ujar Ketua Umum DPN GERCIN-NKRI, Hendrik Yance Udam di Jakarta, Jumat (24/8/2018) kemarin.
Menurut dia, persoalan-persoalan Papua bukan lagi menjadi isu lokal dan nasional melainkan sudah menjadi isu internasional yang di eksploitasi oleh kelompok kelompok tertentu yang ingin menjatuhkan reputasi NKRI di mata dunia internasional bahwa NKRI tidak membangun Papua dengan baik.
Untuk itu, lanjut Hendrik, perlu diadakan Sarasehan Nasional untuk mencari solusi-solusi strategis dalam menyelesaikan persoalan-persoalan Papua selama ini, sehingga pembangunan lokal maupun nasional dapat berjalan dengan baik akhirnya rakyat Papua menjadi sejahtera dalam bingkai NKRI.
“Dalam Sarasehan tersebut kita kumpul semua tokoh-tokoh Papua yang berkompeten dalam dan luar negeri untuk duduk bersama-sama memikirkan masa depan Papua dan berdialog membangun Papua yang merdeka dalam NKRI,” ucap Hendrik.
“Kita harus akhiri konflik yang berkepanjangan yang terjadi di tanah Papua sebab dengan perbedaan-perbedaan tersebut membuat rakyat jelata yang ada di gunung-gunung dan di lembah – lembah, pesisir- pesisir pantai ngarai dan sungai menderita dan miskin Melarat, padahal kita-kita orang Papua di anugerahkan Tuhan tanah yang subur dan sungainya mengalirkan emas gunung-gunung dan lembah lembah yang penuh dengan misteri,” tutur Hendrik.
Untuk itu, ungkap dia, pihaknya mengajak untuk semua steakholder yang ada orang asli Papua yang ada di Papua bahkan di luar negeri untuk sama-sama mengelola isu-isu Papua dalam bingkai NKRI sehingga pembangunan lokal maupun nasional terus berjalan dengan baik.
“Saya melihat bahwa daerah lain di Indonesia sibuk untuk membangun daerahnya dengan baik, kita di Papua hanya sibuk urus konflik vertikal dan horizontal sesama kita orang asli Papua,” ungkap Hendrik.
Faktor – faktor penghambat pembangunan di Papua adalah isu korupsi. Koruspi tumbuh subur di Papua bersamaan pula suburnya gerakan-gerakan sapartis yang ingin memisahkan diri dari NKRI tumbuh dengan subur di tanah Papua di mana isu-isu Papua merdeka di kasih subur di Papua untuk melindungi para koruptor dari jeratan hukum.
“Untuk itu, kami dengan tegas meminta kepada KPK untuk turun melakukan pemeriksaan terhadap pengunaan dana pemerintah yang bersumber dari dana Otsus, APBD dan APBN yang tururn ke Papua selama ini,” jelas Hendrik.
Untuk itu, KPK harus berkerja keras untuk menyelamatkan uang Negara yang turun ke Papua. Menurut Hendrik, rakyat di Papua sudah bosan dengan janji janji manis KPK RI yang akan turun ke Papua untuk mengungkapkan kasus-kasus korupsi yang ada di Papua. Papua telah final dalam NKRI untuk KPK tidak usah takut dengan ancaman Papua merdeka sebab Papua adalah bagian integral dari NKRI.
Sebelumnya, DPN GERCIN-NKRI memberikan apresiasi kepada Presiden RI, Joko widodo melalui Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas RI) yang sudah menggelar Sarasehan Nasional dengan thema “ merawat perdamian belajar dari resolusi Konflik dan Damai di Maluku dan Maluku Utara untuk Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur beberapa bulan yang lalu di hotel JS Luwansa Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan.
Kegiatan ini sangat positif sehingga dapat melahirkan konsep-konsep yang berlian dalam rangka membangun bangsa dan negara yang berdaulat adil dan makmur.
