Suaraheadline.com Jakarta – Gerakan Nasional Satu Periode menganggap, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) dinilai hanya mengulangi kebijakan yang dilakukan oleh Orde Baru, yaitu pembangunan yang disandarkan kepada hutang luar negeri.
“Kami nilai pemerintahan Jokowi – JK Gagal !. Karena program Nawacita seperti yang tertuang dalam visi dan misinya tidak dapat direalisasikan,” ujar Ketua Gerakan Nasional Satu Periode, Sangap Surbakti di Jakarta, Senin (9/7/2018).
Data Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (lNDEF), mencatat, utang luar negeri Indonesia terus mengalami kenaikan cukup signifikan sejak tiga tahun terakhir. Hingga saat ini utang luar negeri Indonesia telah mencapai Rp 7.000 triliun. jumlah tersebut merupakan total utang pemerintah dan swasta.
Dari sisi Pemerintah, utang tersebut digunakan dalam rangka menambal defisit anggaran pemerintah. Sementara utang swasta dilakukan oleh korporasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peningkatan utang terus berlanjut hingga APBN 2018 bulan Februari menembus angka Rp 4.034,8 triliun dan pada APBN 2018 mencapai Rp 4.772 triliun.
Lebih lanjut Sangap mengungkapkan, pemerintah Jokowi mengobral hutang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Jika kepemilikan SBN didominasi oleh asing, maka pemerintah tidak dapat mengendalikan pergerakan pasar. Akibatnya ketika ada penguatan Dollar Amerika terhadap Rupiah, pemerintah tak dapat berbuat banyak kecuali menyalahkan pihak eksternal.
Menurut Sangap, besaran utang luar negeri ini harus menjadi perhatian semua pihak. Khususnya hutang luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di lndonesia. “Pembiayaan infrastruktur melalui utang luar negeri tak selalu berjalan mulus, ada beberapa negara yang gagal bayar atau bangkrut,” jelas dia.
Sangap mencontohkan, kisah pahit negara yang gagal membayar utang dari utang luar negeri adalah Zimbabwe yang memiliki utang sebesar 40 juta dollar AS kepada China. Akan tetapi Zimbabwe tak mampu membayarkan utangnya kepada China, Hingga akhirnya harus mengganti mata uangnnya menjadi Yuan sebagai imbalan penghapusan utang.
Kemudian, kisah pahit selanjutnya dialami oleh Nigeria yang disebabkan oleh model pembiayaan melalui utang yang disertai perjanjian merugikan negara penerima pinjaman dalam jangka panjang. Dalam hal ini China mensyaratkan penggunaan bahan baku dan buruh kasar asal China untuk pembangunan infrastruktur di Nigeria.
Contoh selanjutnya ungkap Sangap, Sri Lanka yang juga tidak mampu membayarkan utang luar negerinya untuk pembangunan infrastruktur, Sri Lanka sampai harus melepas Pelabuhan Hambatota sebesar Rp 1,1 triliun atau sebesar 70 persen sahamnya dijual kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) China.
Sehingga lanjut dia, mereka membangun proyek Infrastrukturnya lewat utang, akhirnya mereka tidak bisa bayar utang. Banyak beberapa negara, Negara Angola juga termasuk salah satu yang terjerat hutang dan mengganti nilai mata uangnya menjadi Yuan,” tu.
“Contoh-contoh diatas, dicontoh bulat-bulat oleh rezim Jokowi-JK, maka tak heran jika rejim ini mengobral murah BUMN dan membuka kran yang luas bagi TKA, khusunya TKA dari China,” tegas Sangap.
