Suara Headline – Isu beban pajak, transparansi biaya platform, hingga keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi sorotan dalam Diskusi Publik Nasional bertema “Ekonomi Digital Indonesia: Pajak, Biaya Platform, dan Masa Depan UMKM” yang digelar INANEWS di Hotel 88 Fatmawati, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).
Diskusi tersebut menghadirkan Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM Ali Manshur serta Ketua Umum Aliansi Perdagangan dan Industri Kreatif Indonesia (APIKI) Anto Suroto.
Meski tidak hadir secara langsung, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) turut menyampaikan pandangannya terkait kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 di marketplace serta tata kelola ekosistem perdagangan digital.
Ketua Umum idEA Budi Primawan mengatakan, pihaknya menghormati kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan PMK Nomor 37 Tahun 2025 yang berlaku sejak 1 Oktober 2026.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan perubahan mekanisme administrasi perpajakan, bukan pengenaan jenis pajak baru. Karena itu, seluruh marketplace anggota idEA berkomitmen mengikuti ketentuan dan arahan resmi pemerintah.
Sebelumnya, idEA mengusulkan agar implementasi kebijakan tersebut dimulai pada 1 Januari 2027. Usulan itu dimaksudkan untuk memberikan waktu lebih panjang bagi penyempurnaan sistem, penyelesaian aspek teknis, serta sosialisasi kepada para penjual.
Bagi idEA, keberhasilan penerapan regulasi sangat bergantung pada kesiapan seluruh ekosistem, mulai dari penjual, platform, hingga administrasi perpajakan.
“Pajak dipotong dari transaksi pedagang dan bukan biaya baru bagi konsumen, namun harga berpotensi naik apabila penjual meneruskan bebannya ke pembeli,” jelas Budi dalam keterangannya.
idEA juga menyoroti mekanisme batas omzet bebas pemungutan sebesar Rp500 juta per tahun. Mengingat penghitungan omzet dilakukan secara akumulatif dari berbagai kanal penjualan, bukan hanya melalui satu marketplace, penjual diwajibkan menyerahkan surat pernyataan.
Hasil koordinasi idEA dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghasilkan kesepakatan bahwa satu surat pernyataan bermeterai dapat digunakan di seluruh platform. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi biaya meterai sekaligus menyederhanakan administrasi bagi pelaku UMKM.
Ke depan, idEA mendorong agar implementasi kebijakan di lapangan semakin mudah dipahami penjual. Hal tersebut perlu didukung pengelolaan data, sistem pelaporan, komunikasi yang efektif, serta layanan bantuan untuk mengantisipasi kendala teknis.
Dalam ketentuan DJP, PPh Pasal 22 dipungut sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto, di luar PPN dan PPnBM, melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang ditunjuk. Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak tahun berjalan atau pelunasan PPh Final.
Dari sisi industri, Ketua Umum APIKI Anto Suroto menilai kebijakan perpajakan dan pengaturan ekosistem perdagangan digital perlu dilihat sebagai bagian dari upaya melindungi pelaku usaha dalam negeri.
Ia menyoroti besarnya dominasi produk impor di platform e-commerce yang diperkirakan mencapai 80 persen.
“Kalau produk impor masuk dari pabrik langsung ke konsumen, habis negara ini,” ujarnya.
Menurut Anto, penguatan UMKM dan industri kreatif nasional membutuhkan keberpihakan kebijakan agar produk lokal mampu bersaing di tengah pesatnya perkembangan perdagangan digital.
Sementara itu, Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM Ali Manshur memaparkan bahwa 99,6 persen dari sekitar 56 juta UMKM nasional berdasarkan data BPS 2025 masih didominasi usaha mikro.
Mengutip riset Google dan Temasek, Ali menyebut e-commerce berkontribusi sekitar 70 persen terhadap ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan mencapai Rp2.720 triliun pada 2030. Dari ekosistem tersebut, sekitar 24 juta pelakunya berasal dari sektor UMKM.
Untuk memperkuat posisi tawar UMKM di tengah dominasi sejumlah platform digital besar, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026.
Regulasi yang memiliki masa transisi hingga Desember 2026 tersebut mengatur kewajiban perjanjian kemitraan digital yang transparan. Aturan ini juga melarang kenaikan biaya layanan secara sepihak serta mewajibkan pemberitahuan perubahan tarif minimal 90 hari sebelumnya dengan persetujuan aktif dari penjual.
Selain pengaturan biaya platform, pemerintah menyiapkan insentif berupa potongan biaya layanan sebesar 50 persen bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan omzet maksimal Rp15 miliar yang menjual produk dalam negeri.
Insentif tersebut tidak mencakup kategori pangan siap saji dan elektronik. Pelaku usaha yang ingin memanfaatkannya dapat melakukan pendaftaran dan verifikasi melalui aplikasi Sapa UMKM.
Mahasiswa Didorong Jadi Pelaku Usaha
Menutup diskusi, Anto Suroto mengajak mahasiswa dan generasi muda untuk tidak hanya menjadi konsumen dalam ekosistem digital, tetapi juga berani mengambil peran sebagai pelaku usaha kreatif.
Ia menyatakan kesiapannya memfasilitasi kelompok mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Sapa UMKM untuk memperoleh pembinaan dari Kementerian UMKM.
Bahkan, dukungan permodalan sekitar Rp50 juta juga berpeluang diberikan kepada tim mahasiswa yang memiliki rencana bisnis matang.
Moderator diskusi, Syubhan Akib, menyimpulkan bahwa perkembangan ekonomi digital perlu diimbangi dengan peran aktif pemerintah dalam memperkuat UMKM, khususnya bagi generasi muda dan mahasiswa yang hadir dari UIN Syarif Hidayatullah serta Universitas Muhammadiyah.
Menurut Syubhan, kehadiran pemerintah dalam mendukung masyarakat, terutama pelaku UMKM, menjadi semakin penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan transformasi ekonomi digital.
Diskusi ini sekaligus menjadi ruang bagi pemerintah, asosiasi industri, pelaku usaha, dan kalangan akademisi untuk membahas bagaimana ekosistem digital dapat berkembang tanpa mengesampingkan keberlanjutan UMKM dan produk lokal.
