SuaraHeadline.com Jakarta – Komite Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengakui, pemerintah telah gagal dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Pasalnya penyerapan sebanyak 10 juta lapangan kerja untuk lima tahun yang dijanjikan di awal kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla hanya bohong belaka.
Hal tersebut dikemukakan Presiden KSPI, Said Iqbal dalam Outlook Akhir Tahun 2018 di Jakarta, Rabu (26/12/2018).
Said Iqbal menjelaskan, klaim pemerintah bahwa penciptaan 10 juta tenaga kerja dalam lima tahun seperti yang dijanjikan tidak memiliki definisi yang jelas, dan hal tersebut tidak benar.
Menurut dia, ada beberapa alasan yang tidak dapat dibuktikan oleh pemerintah terhadap penyediaan lapangan pekerjaan. Jadi temuan KSPI tergambar jelas, bahwa penyebab pemerintah mengklaim penerapan tenaga kerja sesuai target yang diinginkan hanya mengacu pada data BPS yang menyebutnya, bahwa dikatakan telah bekerja itu dalam seminggu cukup bekerja hanya satu jam dia masuk kategori telah bekerja atau tidak menganggur, maka definisi itu akan terkoreksi oleh pemerintah bahwa hal itu sudah tercapai 2 juta tenaga kerja yang terserap dalam setahun.
“Jadi menurut kami itu membohongi rakyat dalam penyajiannya. Bagaimana bisa orang bekerja dalam satu minggu bekerja satu jam. Jangan-jangan orang bekerja dalam sektor informal seperti PPSU, ojek online yang pendapatannya dibawah Rp 2 juta dalam sebulan atau dana di desa seperti membuat jalan di desa,” ungkap Said Iqbal.
Kedua faktanya menurut Said, pemerintah seperti Menteri Tenaga Kerja atau Menko Perekonomian tidak pernah membeberkan jumlah PHK besar-besaran di kurun waktu 2018, pihaknya banyak mencatat gelombang besar PHK sejak di awal pemerintah Jokowi-JK mulai menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden, namun sayangnya gelombang besar-besaran yang ter-PHK tidak terekspos.
“Di tahun 2015, gelombang pertama yang di PHK sebanyak lima ribu orang yang meliputi sektor garmen, tekstil dan minuman, itu tidak diekspos. Catatan kami selanjutnya ada ratusan ribu yang kena PHK seperti PT.Philips di Sidoarjo itu mem-PHK 3 ribu orang. PT.Panasanoic itu sampai tutup di Pasuruan, Bogor dan Bekasi, tiga perusahaan Panasonic itu tutup setelah melakukan PHK, dan PT.Toshiba di Bekasi juga telah tutup. Januari-April di tahun ini saja sudah ratusan ribu di PHK,” tutur Said Iqbal.
Selanjutnya adapun menurut dia, terjadi pengurangan karyawan besar-besaran di PT Yamaha Motor, PT.Hino mobil, pwbrik mobil Ford pun sampai terjadi penutupan setelah mem-PHK karyawan besar-besaran. “Jadi ada ratusan ribu orang yang ter-PHK, data kami clear, pemerintwh tidak mencatat itu, pemerintah pasif, Kemenaker pasif, tapi kami serikat buruh aktif mendatanya, karena kami punya anggota yang melaporkan setiap bulan siapa-siapa yang melakukan PHK,” ucap Said Iqbal.
Gelombang ketiga menurut Said Iqbal, terjadi di tahun 2016-2017 di industri retail, industri keramik, pertambangan, dan farmasi. Pihaknya mencatat dari retail ada seven eleven (Sevel), di industri pertambangan ada di Cilegon yaitu Indoferro, Indokook, di Gresik ada PT Smelting, belum lagi PT Freeport telah mem-PHK 5 ribu org dan perusahaan lainnya yang banyak melakukan PHK karyawannya.
Untuk gelombang keempat di tahun 2018, terjadi PHK terutama di industri garmen, tekstil dan baja. Di industri garmen-tekstil ada di PT dada itu 7 ribu karyawan di PHK, PT.Krakatau Steel di Cilegon banyak karyawan yang di putus kontrak atau diberhentikan ditengah jalan.
“Oleh karena, banyaknya pabrik baja China itu memukul pabrik baja Indonesia. Padahal dari China itu bajanya, baja banci artinya sangat rapuh dan murah. Belum lagi PT. Semen dengan masuknya pabrik semen dari China, dan nanti PHK akan berlanjut lagi di 2019 terutama di industri baja, semen, pertambangan, elektronik dan komponennya,” tukasnya.