SuaraHeadline Yogyakarta – Bupati Fakfak, Papua Barat, Mohammad Uswanas menegaskan, bahwa setiap daerah membutuhkan pemahaman kebijakan publik integratif dalam membangun dan mengembangkan daerahnya. Selain itu, juga untuk mensinergikan program pemerintah pusat dengan program pemerintah daerah.
“Saat ini, problem utama pemerintah bukan lagi soal pemerintahan dan politik semata. Tapi soal kebijakan publik dan kepatuhan hukum,” kata dia dalam diskusi bertema “Masterplan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Fakfak, Papua Barat” di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (11/12/2018).
Oleh karena itu, lanjut dia, studi kebijakan menjadi sangat perlu ditekuni, ditingkatkan dan diimplementasikan oleh setiap pemangku kepentingan di daerah. Sebab ada analisa-analisa simetris yang kemudian sangat diperlukan untuk mencari solusi terbaik bagi persoalan yang dihadapi setiap daerah, bahkan pemerintahan pusat.
Masterplan Pembangunan
Ia menuturkan, masterplan pembangunan ekonomi menjadi sesuatu yang dibutuhkan dan diharapkan bisa menjadi roadmap dari pertumbuhan ekonomi. Sebab pertumbuhan ekonomi di daerah terkait erat dengan banyak hal yang menjadi indikator strategi pengembangan kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Salah satu yang terpenting adalah resources/sumber daya yang ada di suatu daerah. Karenanya, kepatuhan daerah dan integrasi kebijakan dari berbagai sektor menjadi suatu keniscayaan yang dibutuhkan,” ujar Mohammad Uswanas yang juga mahasiswa Doktor program Studi Kebijakan UGM itu.
Pertumbuhan ekonomi, katanya, harus ditafsirkan multi disipliner untuk membentuk masterplan yang bagus, sebab ilmu tidak bisa berdiri sendiri, mencakup faktor internasional dan mencakup area yang luas. Termasuk di dalamnya, mampu melihat persoalan komprehensif yang terjadi di daerah, seperti kearifan lokal, kesiapan masyarakat daerah menyambut globalisasi, dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.
Kebijakan Integratif
Lebih jauh, Uswanas menjelaskan, pembangunan Papua harus memiliki grand design khusus untuk Papua yang terkait dengan Pembangunan Nasional. Sebab ada faktor lain yang perlu diperhatikan untuk percepatan pembangunan nasional dan Papua.
Pertama, Papua itu unik dan memiliki spesifikasi berbeda denga daerah lain di Indonesia. Karena itu, Otonomi Khusus harus diterjemahkan mutlak sebagai responsibility productive,artinya perlu banyak aspek yang harus diperbaiki. Diantaranya adalah strategi dan mekanisme perencanaan pembangunan yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan prioritas, juga harus bersifat fleksibel yang disesuaikan dengan daerah, kebutuhan masyarakat serta target nasional.
“Karena itu, pendekatan pembangunan empowering atau pemberdayaan manusia menjadi strategi yang akan memperhitungkan human capital dan social capital sebagai dasar tindakan-tindakan untuk kebijakan yang lebih riil,” terang Uswanas.
Kedua, pengembangan produk derivatif dari komoditas Pala Fakfak mempunya nilai ekonomi yang cukup bagus. Sebab Pala menghasilkan lemak nabati untuk menggantikan mercure yang sudah dilarang pemerintah penggunaannya.
Namun kini, komoditas Pala dan rempah-rempah mengalami penurunan harga di pasaran nasional dan dunia. Di sisi lain, pemerintah belum membuat regulasi khusus terkait tata niaga dan tata laksana untuk rempah-rempah atau pala. Akibatnya, upaya perlindungan terhadap petani pala menjadi sangat rendah. Karena itu, pemerintah perlu melakukan intervensi bagi potensi bisnis komoditas pala ini.
“Lemak nabati harganya cukup tinggi, jadi perlu ada kajian di bidang pertanian khususnya untuk meningkatkan produksi dan value added dari komoditas itu. Intervensi pemerintah perlu agar mafia tidak menimbulkan complicated bagi petani kita sendiri. Perlu kebijakan konstruktif untuk mencerahkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mendorong pala menjadi unggul di samping komoditas lainnya,” ungkap dia.
Ketiga, potensi pariwisata Kabupaten Fakfak memiliki peluang yang cukup besar. Karena itu, upaya mendorong pengembangan pariwisata dengan objek-objek alam yang sangat menjanjikan, mutlak diperlukan.
“Perlu adanya integrasi kebijakan, agar daerah tidak lari sendiri-sendiri. Artinya pemerintah harus mampu memberikan strategi perencanaan dengan membuka ruang wilayah baru untuk destinasi wisata. Harus saling terintegrasi dan berkembang. Dan jika disentuh dengan manajemen sustainable smart tourism hasilnya akan positif,” papar Uswanas.
Ia mencontohkan upaya pengembangan strategi ekonomi Kawasan di Papua dapat dilakukan dengan kerjasama antar daerah di Papua Barat. Misalnya, konsep wisata dari Raja Ampat yang dilanjutkan ke Bituni, dan Fakfak, masing-masing akan memberikan keuntungan bagi setiap daerah.
“Nah, konsep ini harus di manajemen oleh pemerintah dengan menerbitkan kebijakan yang harus terintegrasi nasional maupun internasional. Karena itu, peran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota menjadi saling terintegrasi baik dan saling mempengaruhi,” ungkap Uswanas.
Keempat, peningkatan kualitas pendidikan peserta didik terus ditingkatkan. Namun harus diakui bahwa masih ada anak-anak yang terabaikan haknya mendapatkan pendidikan yang sesuai.
Menurut dia, pendidikan sesuatu yang harus mendapat perhatian pemerintah. Karena itu, harus ada manajemen baik yang dihasilkan terkait konsep pendidikan yang tepat untuk Papua.
“Intinya, melalui studi kebijakan integratif diharapkan grand design pembangunan Papua, khususnya Fakfak dan daerah lain, dapat terwujud optimal. Utamanya juga dalam menarik minat masyarakat untuk belajar lebih sungguh,” tandas dia.
