Suaraheadline.com Jakarta – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerakan Rakyat Cinta (Gercin-NKRI) memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada sekretaris Jendral (Sekjen) forum kepulauan pasifik (PIF) Dame Meg Taylor yang sudah menolak kehadiran United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk membawa isu Papua merdeka kedalam forum internasional tersebut.
ULMWP bukan sebuah negara berdaulat yang mewakil negara negara di kepulawan pasifik dan juga bukan merupakan anggota tetap PIF dan tidak berhak mewakili Papua kedalam forum-forum internasional di kepulauan pasific dan bahkan dalam forum-forum PBB sebab Papua adalah merupakan bagian integral dari negara kesatuan Republik Indonesia.
“Kami juga memberikan dukungan dan penghargaan setinggi-tingginya kepada beberapa negara-negara di pasifik rumpun malanesia antara lain, negara Australia, Fiji dan PNG yang telah memberikan dukungan politiknya dalam diplomasi politik internasional untuk menolak negara vanuatu mengganggu kedaulatan NKRI dengan membawa isu-isu Papua merdeka ke forum-forum internasional negara-negara di pasifik selatan rumpun malanesia serta ke forum PBB,” ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional, Gerakan Rakyat cinta NKRI, Hendrik Yance Udam dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/9/2018).
Hal tersebut merupakan langkah diplomasi politik yang sangat baik dalam menjaga hubungan persahabatan dan bilateral NKRI sebagai mitra stratgis di kawasan negara-negara di pasific rumpun malanesia. Menurut dia, langkah-langkah yang di ambil oleh negara PNG, FIJI dan Australia adalah sangat tepat dan harus pula di ikuti oleh negara-negara di pasifik termasuk negara vanuatu untuk mendukung kedaulatan NKRI dari sabang sampai dengan merauke. Sebab Papua sudah final dalam NKRI sesuai dengan pepera tahun 1962.
Untuk itu, lanjut Hendrik, dirinya sebagai anak Papua asli ras malenesia dan sebagai anak bangsa NKRI mengutuk keras negara vanuatu yang selalu mencampuri urusan domestik NKRI. Sebaiknya negara vanuatu lebih fokus mengurus masalah dalam negerinya dan membawa kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri ketimbang mengurus urusan dalam negeri NKRI.
“Kami sudah hidup damai dan tenang dalam NKRI, untuk itu kami meminta kepada negara-negara di pasifik rumpun malanesia terlebih khusus negara vanuatu untuk kiranya dapat menghargai kedaulatan NKRI dari Sabang sampai Merauke dan tidak usah melakukan manuver-manuver politik yang akan dapat mengganggu hubungan bilateral NKRI di negara-negara rumpun malanesia.
Kami juga meminta agar supaya negara vanuatu kiranya dapat mematuhi piagam PBB untuk tidak mencampuri urusan domestik negara lain termasuk NKRI,” tutur Hendrik.
Negara vanuatu menurut dia, harus menghargai kedaulatan NKRI dan juga harus berterima kasih kepada NKRI sebab pada tahun 2015 yang lalu, NKRI memberikan bantuan kemanusiaan senilai dua juta dolar US kepada vanuatu yang hancur dan lumpuh akibat badai tropis dan juga memberikan bantuan kemanusian dalam menangani bencana alam seperti proses rekonstruksi dan rehabilitasi negara vanuatu.
“Negara vanuatu tidak boleh mendengar berita-berita bohong terhadap isu-isu Papua yang di kembangkan oleh ULMWP bahwa Papua tidak di bangun dengan baik. Nanti kalau dewan pimpinan nasional gerakan rakyat cinta NKRI sudah mendapatkan operasional organisasi yang tetap maka salah satu program kami adalah melakukan tour ke negara-negara di pasific rumpun malanesia,” ungkap Hendrik.
Menurutnya, pihaknya akan mengajak anak-anak asli Papua untuk bisa melihat perkembangan pembangunan di negara-negara tersebut terlebih khusus negara vanuatu, sehingga mereka bisa membandingkan pembangunan yang ada di negara-negara tersebut dengan pembangunan yang ada di Papua sehingga generasi muda asli Papua-papua ini yang adalah merupakan pilar-pilar pembangunan di Papua dan NKRI akan bersuara dengan lantang bahwa Papua sangat maju dalam segala sektor.
“Bila perlu kami juga akan melakukan komunikasi-komunikasi dan dialog dengan tokoh-tokoh negara di pasifik rumpun malanesia untuk menjelaskan bahwa Papua sudah sangat maju sekali di dalam NKRI. Untuk itu, kami juga meminta untuk negara-negara yang tergabung di dalam rumpun malanesia di pasifik untuk mendukung sepenuhnya Papua dalam NKRI serta teritorial NKRI dari sabang sampai merauke,” ucap Hendrik.
“Kami meminta untuk negara vanuatu jangan memprovokasi negara-negara rumpun malanesia dengan mengelola isu-isu Papua di dunia internasional untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu di luar negeri yang bersembunyi di balik isu politik Papua merdeka, sebab papua sudah final dalam bingkai NKRI dan tidak dapat di ganggu gugat oleh bangsa bangsa di dunia termasuk negara vanutua,” ujar Hendrik.
Hendrik meminta, ULMWP harus di bubarkan saja karena tidak mewakili orang asli papua dan dapat menganggu dan memprovokasi orang Papua yang saat ini sedang ikut membangun Papua yang jauh lebih baik dari hari kemarin dalam bingkai NKRI, yang dapat mewakili orang asli papua adalah pemerintah yang sah yaitu NKRI.
“Di Papua ada 312 suku-suku yang hidup dan kami di persatukan dengan Idiologi Pancasila. Untuk itu, kami juga meminta kepada pemerintah NKRI harus pula dapat mengambil langkah-langkah preventif dalam mengatasi isu-isu Papua yang sudah menglobal di luar negeri dan melibatkan tokoh-tokoh asli anak Papua untuk terlibat aktif dalam diplomasi-diplomasi luar negeri dalam meredam isu-isu politik Papua merdeka yang selama ini di mainkan oleh ULMWP yang selalu menyebarkan berita bohong dalam panggung politik internasional mengenai isu isu Papua,” ungkap Hendrik.
Hendrik meminta, kepada para elit-elit birokrasi dan politik di Papua harus satu hati satu tujuan untuk membangun Papua dan mengelolanya dalam bingkai NKRI untuk kemakmuran rakyat Papua. “Kita tidak boleh bermain main di dua kaki satu dalam NKRI satu kaki pula menyuburkan semangat disintgrasi bangsa di Papua.
Papua dalam NKRI adalah anugrah Tuhan dan tidak boleh melawan anugerah Tuhan untuk membawa Papua keluar dari NKRI, sebab jikalau melawan anugerah Tuhan maka kutuk dari Tuhan akan jatuh ke atas tanah Papua.
Serta kepada generasi muda di tanah Papua, juga harus ikut turut terlibat di dalam pembagunan di tanah papua dan tidak boleh terprovokasi dengan isu-isu Papua merdeka yang di mainkan oleh elit-elit politik yang akhirnya merusak masa depan Papua dalam NKRI serta membuat Papua tidak berkembang.