Menkeu Mengumpulkan TNI, Polri, Kantor Staf Kepresidenan, KPK, PPATK,Kejaksaan Agung di Direktorat Jendral Bea Cukai di Jakarta

IMG_20170713_120906-279x134

Suaraheadline.com Jakarta – Demi suksesnya pelaksanaan penertiban impor beresiko tinggi Kementrian Keuangan c.q Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kantor Staf Kepresidenan Indonesia (KSP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kejaksaan Agung, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar rapat koordinasi program penertiban impor berisiko tinggi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengumpulkan pimpinan lembaga mulai dari TNI, Polri, Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kejaksaan, PPATK, hingga KPK di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea Cukai, Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Tidak ada lagi alasan Polri jadi beking, TNI jadi beking, lalu takut ditangkap jaksa, kata Sri usai rapat koordinasi tersebut di Gedung Direktorat Jenderal Bea Cukai, Jakarta, .

Sri bahkan mengancam akan memecat Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi jika masih beralasan dalam mengawasi barang impor yang berisiko tinggi. Menurutnya, jumlah barang impor berisiko ini hanya 4,7 persen, tapi dapat merusak tatanan ekonomi dan menciptakan ketidakadilan persaingan usaha.

Jadi nanti (Dirjen) kami taruh di lapangan, kami teriaki dulu, (apabila masih beralasan yang sama) baru dipecat, katanya setengah berseloroh.

Heru Pambudi juga mengatakan beberapa barang impor yang dapat dikatakan berisiko tinggi adalah produk elektronik hingga tekstil. Impor berisiko tinggi ini memiliki peluang penyelewengan besar sehingga dapat mengakibatkan peredaran barang ilegal. Hal ini dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat serta penerimaan negara yang tidak optimal.

Untuk menjaga tata kelola ekspor dan impor, Tito mengatakan akan kembali mengandalkan unit reserse kriminal khusus (Reskrimsus) yang baru selesai menjaga stabilitas harga pangan pada Ramadan lalu. “Lalu ada Polisi Perairan (Polair) serta para Kapolres di pelabuhan besar yang akan terlibat,” ujarnya.

Sementara Gatot berharap dengan adanya sinergi banyak lembaga, potensi rusaknya ekonomi negara karena barang impor berisiko ini akan dapat diminimalisasi. Dia juga berpendapat dengan tertibnya pengawasan, maka akan berpengaruh kepada penurunan waktu tunggu bongkar muat di pelabuhan (dwelling time) di pelabuhan.

Kalau tidak di-manage, mungkin akan menghancurkan ekonomi kita. Karena mungkin bisa saja kalah bersaing (akibat keberadaan barang-barang selundupan), kata Gatot.(Budi)

Posted by admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *